Banggar Riau Akui OTT Gubri Pengaruhi Pembahasan RAPBD 2026

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Anggota Badan Anggaran (Banggar Riau), Abdullah mengakui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Riau Abdul Wahid beberapa waktu lalu berdampak pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Riau 2026. Semula, Senin (10/11/2025) dijadwalkan pembahasan dimulai di tingkat legislatif. 

"Belum ada pembahasan RAPBD 2026. Bisa jadi (OTT Gubri) memang membawa dampak pada pembahasan RAPBD 2026 di tingkat legislatif. Seperti kita ketahui, OTT kemaren kan sempat menyeret Pak Sekda (Syahrial Abdi). Sekda yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) keberadaannya sangat penting ketika proses pembahasan RAPBD. Jadi kemungkinan ini saat ini pimpinan DPRD Riau sedang melakukan komunikasi dengan sekda dan Plt Gubri," kata anggota Komisi III DPRD Riau tersebut, Selasa (11/11/2025).

Politisi PKS tersebut berharap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dilakukan minggu ini. Mengingat waktu untuk pembahasan RAPBD tinggal beberapa hari lagi, sementara 30 November 2025 harus sudah disahkan.

Diungkapkan wakil rakyat asal Pelalawan tersebut bahwa pembahasan RAPBD 2026 memang harus digesa. Pasalnya bila sampai melewati masa deadline maka akan terancam sanksi dari pemerintah pusat.

"Jika melewati deadline ada sanksi administrasi bahkan pemotongan gaji Kepala daerah dan DPRD. Tentu kita tak ingin hal itu terjadi. Selama ini kan ngak pernah terlambat. Intinya saya yakin bisa diselesaikanlah. Teman-teman DPRD siap membahas itu. Kita hanya menunggu koordinasi pimpinan DPRD dengan Plt Gubernur dan  TAPD," tegas Abdullah. 

Saat ditanya gambaran KUA PPAS 2026, Abdullah mengatakan sekitar Rp8,6 triliun. Penurunan ini terjadi karena ada pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat sebesar Rp1,2 triliun. 

Sebelum disahkan, dikatakan Abdullah ada beberapa tahapan paripurna yang harus dilewati KUA PPAS 2026. Yakni, paripurna penyerahan nota KUA PPAS, Paripurna penetapan RAPBD, paripu pandangan fraksi, paripurna jawaban pemerintah atas pandangan fraksi dan paripurna pengesahan RAPBD. (Rik)