Ketua Badan Kehormatan DPRD Riau Dukung Kebijakan WFH, Imustiar: Pelayanan Harus Tetap Berjalan dengan Baik

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau, Imustiar mendukung kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan untuk menghemat penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah krisis global. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menerapkan anjuran WFH setiap hari Jumat. Kebijakan WFH, katanya, merupakan langkah yang relevan di tengah kebutuhan penghematan anggaran dan optimalisasi kinerja aparatur.

"Kita dukung langkah kebijakan pemerintah berkaitan dengan WFH ini, apalagi tujuannya untuk efisiensi. Harapan kita, walaupun ada kebijakan ini, pelayanan harus tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat dirugikan," ungkap Imustiar, Selasa (7/4/2026).

Namun, katanya, anjuran WFH setiap hari Jumat ini belum dibahas di lingkungan DPRD Provinsi Riau. 

"Kalau di DPRD Riau setahu saya belum ada pembahasan khusus tentang ini. Namun informasinya di eksekutif Pemprov Riau sudah menyiapkan langkah-langkah teknisnya," ujarnya.

Jika nantinya WFH diterapkan di DPRD Riau, kata Imustiar, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja dan tanggung jawab yang diemban para pegawai.

"Harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja dan tidak mengurangi produktivitas maupun tanggung jawab para pegawai," kata Imustiar.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Riau, Ayat Cahyadi juga mendukung Pemprov Riau menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu.

Namun, Ayat mengingatkan agar langkah penghematan energi ini dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan Plt Gubernur Riau. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam menyikapi perkembangan global, terutama dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu krisis energi dunia," ujar Ayat Cahyadi.

Ayat menilai bahwa kebijakan WFH yang rencananya diberlakukan setiap hari Jumat ini merupakan strategi antisipatif yang bagus untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Namun, ia menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tersebut harus terukur secara data agar tujuan penghematan yang diinginkan pemerintah dapat tercapai secara maksimal.

Sesuai dengan target yang dicanangkan pemerintah pusat, penerapan WFH satu kali dalam sepekan diharapkan mampu menekan penggunaan BBM hingga sebesar 20 persen. 

DPRD Riau meminta agar angka penghematan ini benar-benar dievaluasi secara berkala melalui laporan penggunaan energi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Fraksi PKS DPRD Riau ini juga memberikan catatan kritis terkait pembatasan penggunaan kendaraan dinas yang akan diberlakukan selama masa WFH hingga akhir pekan. 

Ia menekankan bahwa kendaraan operasional yang diistirahatkan tidak boleh menjadi alasan terhambatnya mobilisasi petugas dalam urusan darurat atau pelayanan lapangan.

"Selain efektif menghemat BBM, kita harus memastikan bahwa WFH dan pembatasan mobil dinas ini tidak menjadi kendala bagi masyarakat yang membutuhkan layanan. Jangan sampai ada urusan administratif atau teknis yang tertunda karena alasan pegawai sedang bekerja dari rumah," tegas mantan Wakil Wali Kota Pekanbaru tersebut.

Ayat meminta Pemprov Riau segera menyusun petunjuk teknis (juknis) yang jelas mengenai pembagian tugas pegawai selama WFH. Evaluasi menyeluruh diharapkan dilakukan pada akhir bulan pertama pemberlakuan kebijakan, guna melihat sejauh mana efisiensi anggaran tercapai tanpa mengurangi produktivitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Riau. (adv)