Kisah di Balik Isu "Cuci Gudang" Setwan Riau: Ketika Nasib Tergantung di Ujung SK

WARTASULUH.COM, PEKANBARU – Kamis siang (30/4/2026), suasana di Gedung Lancang Kuning, DPRD Riau, tak seperti biasanya. Tidak ada canda gurau di sela jam istirahat. Yang tertinggal hanyalah raut wajah tegang dan bisik-bisik lirih di koridor gedung. 

Isu mutasi besar-besaran atau "cuci gudang" pegawai Sekretariat Dewan (Setwan) bak petir di siang bolong bagi mereka yang menggantungkan hidup di sana. Seorang pria paruh baya berstatus PNS, yang meminta identitasnya dirahasiakan, tertunduk lesu di salah satu ruangan fraksi. Matanya menyiratkan kelelahan sekaligus kebingungan.

Kabar bahwa SK mutasi akan diterbitkan besok, 1 Mei 2026, membuatnya sulit bernapas lega. "Kami semua dikabarkan akan dipindah, kecuali Pak Sekwan. Masalahnya, kami tidak tahu salah kami apa," ujarnya dengan nada lirih.

Baginya, kebijakan "bersih-bersih" yang diduga buntut dari pusaran kasus hukum SPPD fiktif ini terasa tidak adil bagi pegawai yang bekerja jujur.

"Ibarat kata, orang lain makan nangka, kita yang kena getahnya. Orang lain yang berbuat salah, tapi kami semua yang kena imbasnya," tuturnya penuh sesak.

Kegelisahan serupa menghinggapi seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Baginya, mutasi bukan sekadar pindah meja kerja, tapi soal bagaimana ia harus mengatur ulang hidup dan keluarganya.

"Bagaimana nasib kami? Kabarnya ada yang akan dipindah ke UPT (Unit Pelaksana Teknis) dinas. Kalau UPT-nya masih di dalam kota, kami masih bisa bernapas. Tapi kalau jauh dari Pekanbaru, itu yang bikin cemas," ungkapnya dengan suara bergetar.

Meski ada beberapa pegawai yang mencoba tegar karena sudah terbiasa berpindah instansi, harapan mereka tetap sama, kemanusiaan jangan dilupakan dalam birokrasi. "Tak tau pasti saya. Tapi infonya memang seperti itu. Kawan-kawan masih membicarakannya. Saya pribadi seandainya dipindahkan tidak masalah. Karena sebelum di Setwan, saya kan sudah pernah di beberapa instansi. Tapi kalau bisa, saya pindahnya janganlah jauh-jauh," kata staf di salah satu komisi itu.

Menanggapi kegaduhan di lingkungan kerjanya, Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri mengaku belum mendapat informasi resmi mengenai "cuci gudang" massal tersebut. Namun, ia tak menampik bahwa mutasi adalah hak prerogatif eksekutif.

"Mutasi adalah wewenang kepala daerah untuk penyegaran organisasi. Namun yang perlu dicatat, jangan sampai mutasi justru membuat kinerja menurun. Tindakan ini harus dilakukan secara profesional," tegas politisi Gerindra tersebut. 

Kini, ratusan pegawai di Setwan Riau hanya bisa menunggu dalam ketidakpastian. Di balik dinding-dinding megah Gedung Lancang Kuning, ada hati yang cemas dan doa-doa yang dipanjatkan agar "getah" yang mereka tanggung tidak menghancurkan pengabdian yang telah mereka bangun bertahun-tahun.

Hingga berita ini ditayangkan, konfirmasi belum bisa dilakukan terhadap Sekretaris DPRD Riau, Renaldi. Renaldi yang baru dilantik sebagai Sekwan Riau definitif tanggal 7 Februari 2026 lalu tidak berada di tempat ketika awak media ingin mengkonfirmasi soal isu tersebut. (Rik)