Ketua Fraksi Gerindra Riau Dukung Usulan Pilkada Oleh DPRD
Usulan Pilkada melalui DPRD terus menyeruak. Salah satunya disuarakan Parpol Gerindra
Lestari 
WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau, Ginda Burnama ST MT mendukung wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan seperti itu diakui lebih efektif, efisien dibandingkan dengan pemilihan langsung.
Pernyataan anggota Komisi II DPRD Riau sekaligus mendukung pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi beberapa waktu lalu. "Kami satu komando, satu perintah dari DPP. Fraksi Gerindra DPRD Riau mendukung usulan Pilkada dilakukan melalui DPRD. Baik untuk Pemilihan gubernur, bupati maupun walikota sebaiknya melalui DPRD. Kerena skema ini lebih efektif, efisien," ujar Wakil Ketua DPRD Pekanbaru di masanya tersebut, Selasa (30/12/2025).
Sebagai politisi yang sempat terpilih di DPRD Pekanbaru dua periode yang kini juga terpilih sebagai anggota DPRD Riau dalam Pemilu 2024 lalu ini tak menampik, ongkos sebagai kontestan Pemilu memang cukup mahal. "Banyak cost yang kita siapkan salah satunya untuk biaya kampanye," kata Ginda.
Sebelumnya Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi mendukung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dikaji lebih lanjut. Indonesia harus berani merubah sistem pilkada langsung oleh rakyat yang selama ini diterapkan apabila dinilai memiliki banyak sisi negatif.
"Kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai (Gerindra), salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya," ujar Prasetyo dikutip dari liputan6.com, Senin (29/12/2025).
Prasetyo menilai, pilkada langsung oleh rakyat memiliki sisi negatif yakni, mahalnya ongkos politik yang memberatkan calon kepala daerah. Selain itu, Prasetyo mengatakan anggaran negara yang dikucurkan untuk pilkada langsung oleh rakyat juga cukup besar.
"Misalnya dari ongkos politik gitu kan, kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaannya," ucap dia.
Pernyataan senada juga disampaikan Sekjen DPP Gerindra Sugiono mengatakan besarnya biaya pilkada langsung yang terus meningkat, dari hampir Rp7 triliun pada 2015 menjadi lebih dari Rp37 triliun pada 2024, serta tingginya ongkos politik yang dinilai menghambat calon-calon berkualitas. Pemilihan melalui DPRD dianggap dapat menekan biaya, mengurangi polarisasi masyarakat, dan tetap menjaga nilai demokrasi karena DPRD merupakan wakil rakyat hasil pemilu.
Selain itu, mekanisme ini dinilai memperkuat akuntabilitas dan pengawasan publik terhadap partai politik dan wakil rakyat. Meski mendukung, Gerindra mendorong agar wacana ini dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, serta menegaskan pentingnya menjaga partisipasi dan aspirasi publik agar proses tidak menjadi tertutup. (Rik)
