Komisi I DPRD Riau Kunker ke Kodam XIX Tuanku Tambusai, Curhat Soal BMN

WARTASULUH.COM, PEKANBARU – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Komando Daerah Militer (Kodam) XIX Tuanku Tambusai di Ruangan Rapat Kodam Lantai 2, Senin (23/2/2026). Di kegiatan tersebut, komisi yang membidangi hukum itu curhat soal Barang Milik Negara (BMN).

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memperoleh masukan dan informasi strategis yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Komisi I DPRD Provinsi Riau.

Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Riau dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Nur Azmi Hasyim, didampingi Sekretaris Komisi I Amal Fathullah serta para anggota Komisi I, yaitu Sumardany, Zulaikhah, Ayat Cahyadi, Hardianto, Ade Firmansyah, dan Sunaryo.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban bersama MayorJenderal (Mayjen) TNI Dr Agus Hadi Waluyo SAP MM CHRMP beserta anggota TNI lainnya. 

Selain sebagai ajang silaturahmi antara unsur legislatif dan jajaran TNI di wilayah Riau, pertemuan tersebut juga menjadi forum diskusi strategis terkait berbagai isu pertanahan dan aset negara yang saat ini menjadi perhatian bersama.

Salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Nur Azmi Hasyim adalah terkait status Barang Milik Negara (BMN) di sejumlah wilayah, khususnya di jalur Dumai–Pekanbaru. 

"Diketahui bahwa pada beberapa titik di sepanjang kawasan tersebut telah berdiri berbagai fasilitas, termasuk rumah sakit dan bangunan lainnya. Di sisi lain, terdapat pula sertifikat masyarakat yang berada di atas lahan yang kini berstatus sebagai aset negara, Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konflik di kemudian hari apabila tidak dikelola dan diselesaikan secara komprehensif," ucapnya. 

Oleh karena itu, Komisi I DPRD Provinsi Riau memandang penting untuk mendapatkan penjelasan serta masukan dari pihak Kodam XIX Tuanku Tambusai guna memastikan penanganan persoalan aset dan pertanahan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi I Ayat Cahyadi dan Sunaryo turut menyampaikan pandangannya terkait pentingnya komunikasi aktif antara jajaran TNI di daerah dengan pemerintah pusat. Mereka berharap berbagai persoalan strategis yang dihadapi Provinsi Riau dapat turut disampaikan sehingga memperoleh perhatian dan dukungan kebijakan di tingkat nasional.

Sementara itu, Hardianto menyoroti persoalan abrasi yang terjadi di sejumlah wilayah pesisir Riau. Ia menyampaikan bahwa abrasi yang terus berlangsung berpotensi menggerus wilayah daratan dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, serta kedaulatan wilayah.

Hardianto, turut menyampaikan pandangannya terkait sejumlah persoalan strategis di daerah, termasuk kondisi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan abrasi di wilayah pesisir.

Ia mengakui bahwa perhatian terhadap TNTN tidak terlepas dari dinamika dan aspek politis yang menyertainya, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

Selain itu, Hardianto juga menyoroti persoalan abrasi yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Ia berharap jajaran Kodam di Riau dapat membantu menyuarakan kondisi tersebut kepada pemerintah pusat agar mendapat perhatian melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya untuk pembangunan pemecah gelombang dan langkah-langkah konkret lainnya dalam mengatasi abrasi.

Menurutnya, jika tidak segera ditangani, abrasi berpotensi menggerus pulau-pulau kecil dan berdampak pada pergeseran wilayah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kedaulatan daerah.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau menyampaikan bahwa sinergi antara DPRD dan unsur TNI sangat diperlukan, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah serta memastikan penyelesaian persoalan pertanahan tidak berkembang menjadi konflik sosial. 

“Melalui silaturahmi dan koordinasi yang baik ini, kami berharap tercipta kesamaan persepsi serta langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh bersama demi kepentingan masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Komisi I DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis yang menjadi kewenangannya, termasuk bidang pemerintahan, pertanahan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Diharapkan, hasil dari kunjungan kerja ini dapat menjadi dasar penguatan koordinasi lintas lembaga demi terciptanya tata kelola aset negara yang tertib, transparan, dan berkeadilan. (Rik)