Lantik 238 Pejabat Eselon III dan IV Pemprov Riau, Plt Gubri SF Hariyanto Minta OPD Maksimalkan Pendapatan Daerah

Lantik 238 pejabat eselon III dan IV di sejumlah OPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (26/5/2026), Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto minta OPD memaksimalkan pendapatan daerah di tengah belum stabilnya arus transfer anggaran dari pemerintah pusat.

Lantik 238 Pejabat Eselon III dan IV Pemprov Riau, Plt Gubri SF Hariyanto Minta OPD Maksimalkan Pendapatan Daerah
Lantik 238 pejabat eselon III dan IV di sejumlah OPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (26/5/2026), Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto minta OPD memaksimalkan pendapatan daerah di tengah belum stabilnya arus transfer anggaran dari pemerintah pusat. FOTO: Diskominfotiks Riau

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Lantik 238 pejabat eselon III dan IV di sejumlah OPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (26/5/2026), Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto minta OPD memaksimalkan pendapatan daerah di tengah belum stabilnya arus transfer anggaran dari pemerintah pusat.

SF Hariyanto mengatakan, pemerintah daerah harus tetap fokus bekerja dan tidak menjadikan persoalan keterbatasan anggaran sebagai hambatan utama. Ia meminta seluruh jajaran tetap solid menghadapi tantangan keuangan yang ada.

“Pendapatan kita berada di angka Rp8,3 triliun. Begitu juga dengan kiriman dari pemerintah pusat, anggaran transfer dari pusat ke daerah masih belum lancar. Kita sudah memohon dan meminta tetapi belum ada, namun jangan jadikan masalah,”  hal tersebut disampaikannya usai melantik ratusan pejabat eselon III dan IV di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (26/05).

Dijelaskan, kondisi tersebut tidak boleh memicu keresahan pemerintahan atau masyarakat. Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus tetap mengedepankan kerja keras dan mencari jalan keluar yang realistis.

“Yang penting kita bekerja keras menggali potensi pendapatan yang ada. Dengan catatan menggali potensi tidak boleh memberatkan masyarakat, ini kata kuncinya,” jelasnya.

Diungkapkan, pihaknya akan segera mengundang pemerintah kabupaten/kota untuk membahas dampak kebijakan fiskal nasional, khususnya implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Menurutnya, aturan dalam UU HKPD memberi konsekuensi cukup besar bagi daerah, terutama saat transfer pusat belum berjalan lancar.

“Kemarin saya sudah menyampaikan kepada Pak Sekda, dan kami akan segera mengundang Kabupaten/Kota karena dampak dari Undang-Undang HKPD ini sangat berat bagi kita semua. Sudah transfer pusat tidak lancar, aturan UU HKPD ketat, dan belanja pegawai kita sangat tinggi,” ungkapnya.

Meski demikian, Plt Gubernur SF Hariyanto menilai tantangan tersebut harus dijawab dengan semangat kerja dan tidak boleh dihadapi dengan sikap pasrah. Ia meminta seluruh OPD tetap optimistis dan fokus mencari solusi.

“Ini adalah tantangan yang sangat berat, tetapi tidak masalah. Kita jangan mengeluh dan jangan putus asa. Kita harus siap, solusinya adalah kita semua jangan pasrah dan harus bekerja keras. Untuk DPMPTSP dan Bapenda, saya lihat kinerjanya sudah sangat bagus,” ujarnya.

Selain mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemprov Riau juga menaruh perhatian pada penguatan investasi yang memberi dampak langsung terhadap penerimaan daerah. Ia menerangnya, Pemprov Riau tetap membuka ruang bagi investor yang ingin menanamkan modal di Bumi Lancang Kuning.

Namun, ia menegaskan investor yang masuk diwajibkan membuka rekening di BRK Syariah serta mendaftarkan NPWP di Riau agar kontribusi pajak dapat masuk ke daerah. 

“Ini aturan wajib dan tidak bisa ditawar-menawar. Sekarang sudah banyak perusahaan yang membuka rekening di BRK Syariah, tinggal kesiapan BRK Syariah untuk mengimbangi kebutuhan dari masing-masing perusahaan tersebut,” pungkasnya.

SF Hariyanto, mengatakan, bahwa tantangan pembangunan daerah semakin kompleks, Pemprov Riau terus mendorong percepatan kinerja seluruh organisasi perangkat daerah. Ia mengingatkan, jabatan yang diberikan merupakan amanah dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Saudara-saudara sekalian yang hari ini diberikan amanah untuk dilantik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dari sekian banyak orang yang berjuang teruslah bersyukur. Banyak orang yang meminta dan memohon jabatan dengan berbagai macam cara tapi tidak saya tanggapi, oleh karena itulah mari berjuang,” ujar Plt Gubri SF Hariyanto.

Dijelaskan, pejabat yang baru dilantik harus menunjukkan perubahan nyata dalam pola kerja dan tidak menjalankan tugas secara biasa-biasa saja. Menurutnya, kondisi saat ini menuntut seluruh jajaran birokrasi bekerja lebih cepat, efektif, dan maksimal.

“Saya berharap setelah dilantik, kinerja Saudara jangan biasa-biasa saja. Harus luar biasa, saya tidak mau lagi ada pejabat yang santai-santai. Kita ini sedang berjuang, khususnya untuk Bapenda dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kita sedang berjuang keras mengejar target pendapatan,” jelasnya. (kha)