Pemkab Inhu Cari Solusi Stimulus PAD dan Hak Pegawai, Bupati Ade Agus Hartanto Kunjungi Ditjen Bina Keuda Kemendagri
Roadshow Jilid 2 ini merupakan langkah nyata Pemkab Inhu untuk menjemput aspirasi dan berkoordinasi langsung dengan kementerian/lembaga di pemerintah pusat.
admin 
WARTASULUH.COM, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terus bergerak cepat demi kemaslahatan masyarakat dan stabilitas daerah. Sebagai bagian dari agenda lanjutan Roadshow Pemkab Inhu Jilid 2, Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, memimpin langsung kunjungan kerja dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.
Dalam kunjungan strategis ini, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu, Zulfahmi Adrian, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rombongan disambut langsung dengan hangat oleh Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si.
Roadshow Jilid 2 ini merupakan langkah nyata Pemkab Inhu untuk menjemput aspirasi dan berkoordinasi langsung dengan kementerian/lembaga di pemerintah pusat. Fokus utama konsultasi kali ini adalah mencari saran, solusi, dan stimulus dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca-terjadinya pemotongan dana transfer dari pusat ke daerah.
Sebagaimana diketahui, pemotongan dana transfer tersebut memberikan dampak signifikan bagi daerah, di antaranya:
* Refocusing dan pemotongan anggaran berbagai kegiatan serta pembangunan fisik di Kabupaten Indragiri Hulu.
* Kendala dalam pemenuhan hak-hak pegawai, seperti keterlambatan pembayaran Gaji ke-13 dan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Komitmen untuk Solusi Terbaik
Melalui pertemuan ini, Bupati Ade Agus Hartanto berharap Ditjen Bina Keuda Kemendagri dapat memberikan arahan serta regulasi stimulus yang tepat agar Pemkab Inhu mampu mengoptimalkan potensi PAD secara mandiri dan keluar dari tekanan fiskal yang ada.
Dirjen Bina Keuda, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Inhu dan siap memberikan asistensi serta supervisi agar tata kelola keuangan Pemkab Inhu tetap berjalan stabil, akuntabel, dan hak-hak ASN maupun program prioritas masyarakat dapat segera terealisasi. (wir)
