Komisi I DPRD Riau RDP dengan Mitra Kerja Bahas KUA PPAS 2026

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Komisi I DPRD Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, Selasa (12/11/2025). Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Nur Azmi Hasyim.

Ketua Komisi I DPRD Riau, Nur Azmi Hasyim

"Rapat dengar pendapat seperti ini penting dilakukan secara rutin agar komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah terus terjaga dengan baik,” ujar Nur Azmi Hasyim.

Menurut polisi Demokrat tersebut, melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara Komisi I DPRD Provinsi Riau dan Biro Administrasi Pembangunan dalam upaya mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran di Provinsi Riau.

Sementara itu Sekretaris Komisi I DPRD Riau, HM Amal Fathullah A Lc MA mengakui rapat pembahasan KUA PPAS 2026 memang harus dikebut karena waktu terus berjalan. Sementara batas deadline-nya akhir November ini RAPBD 2026 harus sudah disahkan.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau, Thomas Larfo

Politisi PKS tersebut menyebutkan, dalam rapat di hari pertama dengan beberapa mitra kerja disinggung juga soal pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp1,2 triliun oleh pemerintah pusat. Hal itu memang berdampak pada penyusunan anggaran di tingkat eksekutif.

Mitra kerja komisi I DPRD Riau memaparkan KUA PPAS 2026 

Dikatakan Fatullah, akibat pemangkasan TKD tersebut, mitra kerjanya juga melakukan pemangkasan anggaran. "Bahkan beberapa OPD memangkas 50 persen anggaran kegiatan di 2026," ujar Fatullah.

Termasuk juga pernyataan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto yang akan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menimbulkan kegelisahan di kalangan ASN. Dalam hal ini, Fatullah menilai rencana pemotongan TPP bukanlah kebijakan yang populis. 

Sekretaris Komisi I DPRD Riau, HM Amal Fathullah A Lc MA

"Rencana pemotongan TPP yang diwacanakan Plt Gubri memang lurang tepat. Karena secara perekonomian akan berdampak pada putaran perekonomian di Provinsi Riau. Seperti menurunnya aktivitas ekonomi dan kinerja dari pemerintahan itu sendiri," ungkapnya.

Anggota Komisi I DPRD Riau, Hardianto dan Sumardani

Fatullah berharap tidak ada pemotongan dari sektor-sektor itu. "Tapi sebenarnya ini delematis. Kalau tak terpotong ini tentu akan ada pos lainnya akan terpotong. Sampai saat ini belum ada menemukan solusi dan juga belum menemukan apa jalan keluar. Beberapa hari kedepan diharapkan dapat menemukan hal-hal baru. Saat ini kan Banggar belum rapat," tukasnya.

Anggota Komis I, Zulaikhah

Namun demikian, Fatullah berharap kondisi keuangan daerah 2026 jangan sampai mengganggu kinerja pemerintah. Bersama mitra-mitra kerjanya, Komisi I DPRD Riau akan mencari solusi agar program dan kegiatan pemerintah tetap berjalan.

Anggota Komisi I DPRD Riau, Andi Darma Taufik

Perlu diketahui setakat ini, Komisi I adalah komisi satu-satunya dari lima komisi yang ada yang sudah mulai membahas KUA PPAS 2026. Komisi lain belum menunjukkan tanda-tanda RDP dengan mitra kerjanya. 

Padahal, akhir November ini merupakan batas deadline pengesahan RAPBD 2026. Masih panjang tahapan pembahasan yang harus dilalui. Mulai dari pembahasan tingkat komisi, hingga pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). (galeri)