Kecamatan Ujung Batu Gelar Musrenbang, Serap Aspirasi Desa
Lestari 
WARTASULUH.COM, UJUNG BATU — Pemerintah Kecamatan Ujung Batu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan sebagai bagian dari tahapan penyusunan rencana pembangunan tahun 2027, Kamis (5/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di aula kantor Kecamatan Ujung Batu itu dihadiri berbagai unsur pemerintahan, TNI, Polri, serta tokoh masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu B Marulak Nainggolan, Camat Ujung Batu Sigit Pranjoro SSTP, Kapolsek Ujung Batu/Wakapolsek S Panjaitan, Danramil 08/Tandun A Sembiring, KUA Ujung Batu Boby Fahrial SHI, perwakilan Bappeda Rohul Hadi Zulfadlhan ST, tokoh masyarakat Aflahul, Kepala SMP Negeri 01 Ujung Batu Berlian SAg, seluruh kepala desa dan BPD se-Kecamatan Ujung Batu, serta kader PKK tingkat kecamatan dan desa.
Camat Ujung Batu Sigit Pranjoro dalam sambutannya mengatakan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan menyelaraskannya dengan program pembangunan daerah.
“Kegiatan Musrenbang ini bertujuan untuk menghimpun dan membahas usulan prioritas pembangunan dari desa-desa agar dapat diselaraskan dengan rencana pembangunan Kabupaten Rokan Hulu, sehingga program yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Sigit.
Ia menambahkan, hasil Musrenbang kecamatan ini nantinya akan dibawa ke tingkat kabupaten untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan usulan yang bersifat prioritas dapat terealisasi secara bertahap.
Sementara itu, anggota DPRD Rokan Hulu B Marulak Nainggolan menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Musrenbang dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan legislatif dalam mendorong pembangunan yang merata.
Sementara itu, perwakilan Bappeda Rohul Hadi Zulfadlhan ST menjelaskan bahwa setiap usulan yang disampaikan akan melalui tahapan verifikasi dan penyesuaian dengan kemampuan anggaran daerah.
Musrenbang Kecamatan Ujung Batu berlangsung dengan lancar dan partisipatif, ditandai dengan penyampaian berbagai usulan pembangunan dari masing-masing desa, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan masyarakat. (Toat)
