ADVERTORIAL DPRD PROVINSI RIAU

Bahas Relokasi PPPK Guru, Karmila Sari Pimpin RDP Komisi V DPRD Riau dengan BKN, BKD dan Disdik Riau

Bahas Relokasi PPPK Guru, Karmila Sari Pimpin RDP Komisi V DPRD Riau dengan BKN, BKD dan Disdik Riau
Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Karmila Sari saat meminpin rapat dengar pendapat, Senin (1/4/2024)

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Karmila Sari, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau M Murod beserta jajaran serta Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau Tengku Fauzan yang Sekretaris Disdik Riau Edi Rusma Dinata beserta jajarannya, Senin (1/4/2024).

Rapat ini membahas relokasi atau penempatan ulang tenaga pendidik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena sebelumnya, terdapat banyak aduan dari Guru PPPK yang ditempatkan tidak sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 

Karmila Sari dalam kesempatan itu turut mengapresiasi pihak BKN yang sudah hadir langsung dalam rapat dengar pendapat yang diadakan oleh Komisi V. 

"Kami sangat apresiasi pihak BKN yang tadi hadir langsung dalam rapat," sebut Karmila, usai rapat.

Dia menambahkan, adapun hasil rapat, Guru PPPK yang sebelumnya merasa ditempatkan tidak sesuai dengan Dapodik dan back ground pendidikan, bakal ditempatkan ulang pada Kamis (4/4/2024) mendatang.

"Tanggal 4 April ini (lusa) sudah bisa direlokasi," imbuhnya. 

Selain itu, Karmila juga membahas perihal pendataan guru honor yang ada di Provinsi Riau. Menurut dia, data tenaga kerja guru honor harus divalidasi agar semuanya terdata dengan jelas.

"Untuk guru honor tetap juga saya minta agar segera dieksekusi secepatnya. Agar tidak ada lagi kurangnya tenaga pengajar pendidikan di sekolah," pintanya.

Sekretaris Disdik Provinsi Riau Edi Rusma Dinata dalam rapat tersebut turut menjabarkan jumlah penambahan guru PPPK beserta targetnya di 2024.

“Penambahan Guru PPPK ASN sebanyak 719 tenaga kerja dalam bulan ini dan target untuk tahun 2024, pengangkatan guru honor sebanyak 6.400 tenaga kerja,” jelasnya.

Sebelumnya, persoalan penempatan Guru PPPK pasca pengumuman kelulusan tahun lalu sempat mendapat keluhan. Mendapati aduan tersebut, Komisi V DPRD Riau sempat mendatangi Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI. 

Ada beberapa persoalan yang dibahas kala itu. Diantaranta mengenai rekrutmen guru PPPK, persoalan verifikasi dan validasi hingga penempatan guru PPPK SK Gubri beberapa waktu lalu. (adv)