Dari Rapat Kerja Komisi II DPRD Riau dengan Mitra Kerja, Anggaran Turun 10 Persen

Dari Rapat Kerja Komisi II DPRD Riau dengan Mitra Kerja, Anggaran Turun 10 Persen
Ginda Burnama ST MT

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Komisi II DPRD Riau rapat kerja dengan mitra kerja yang dinaunginya membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, Rabu (19/11/2025). Dari rapat yang dipimpin Ketua Komisi II, Adam Syafaat terungkap bahwa anggaran di Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau mengalami penurunan rata-rata 10 persen.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi II, Ginda Burnama. "Anggaran untuk Dispar dan Disperindag Riau tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 10 persen dibanding tahun anggaran 2025 lalu," ucap Ketua Fraksi Gerindra tersebut.

Disebutkan anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan (Dapil) Pekanbaru tersebut, untuk Dispar, salah satu yang menjadi pokok pembahasan adalah ivent-ivent nasional. Seperti ritual Bakar Tongkang di Bagansiapi-api, Pacu Jalur di Kuantan Singingi. "Dua ivent itu masih menjadi pembahasan kami. Karena itu sudah jadi agenda pariwasata nasional. Tiap tahun akan tetap dilaksanakan," tutur Ginda.

Menyikapi pengurangan anggaran yang ada di mitra kerjanya, dikatakan Ginda Komisi II DPRD Riau akan menyampaikan secara resmi pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau nanti. Karena hal ini bersinggungan langsung pada pelayanan dan kepada masyarakat.

"Nah ini tentu perlu menjadi catatan pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan program-program di tahun 2026 nanti," tukasnya.

Termasuk juga nantinya komisi II akan mendorong mitra kerjanya untuk menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di masing-masing wilayah kerjanya. "Kita akan mencoba memetakan apa-apa saja potensi PAD yang bisa digali. Selanjutnya mendorong OPD untuk maksimal menggali potensi yang ada," ujar Ginda. 

Menyinggung mengenai evaluasi terhadap Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Riau, Ginda mengaku sudah membahas dengan Disperindag dan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Riau.

"Mereka sudah menjalankan program dengan BUMD terhadap pangan murah dan dilaksanakan oleh BUMD Provinsi Riau dan sudah keliling se- provinsi Riau ini. Pekanbaru kemarin ada di beberapa kecamatan dan di kabupaten lain juga," ujarnya.

Artinya kata Ginda, pemerintah Provinsi Riau hari ini juga sangat mengantisipasi lonjakan harga jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Apalagi pemerintah pusat juga sudah memberikan catatan inflasi Riau di jelang ujung tahun. "Jadi saya rasa kita lihat waktunya sampai akhir bulan ini seperti apa untuk penanganan inflasi ini," tandasnya.

Ginda berjanji, sampai akhir Nataru nanti semua akan dikontrol harga kebutuhan pokok. Sebagai wakil rakyat pihaknya pun sudah beberapa kali turun ke lapangan memonitor harga dan stok kebutuhan pokok. "Saat reses kemaren, harga dan stok kebutuhan pokok menjadi salah satu fokus saya," tegasnya.

Ginda juga mengatakan, Komisi II akan menuntaskan rapat kerja terkait pembahasan KUA PPAS 2026 besok, Kamis (20/11/2025). "Kita akan marathon melakukan pembahasan KUA PPAS di tingkat komisi kami. InsyaAllah besok tuntas," kata Ginda sembari menyebutkan ada sekitar delapan OPD yang dinaunginya seperti Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan Kelautan a1dan beberapa OPD lainnya. (Rik)