Waduh, Riau Urutan Ketiga Terbesar Temuan BPK
Lestari 
WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua III Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Edwin Pratama Putra mengatakan, Provinsi Riau tiga terbesar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia bagian Barat. Kondisi ini membuat Riau mendapatkan catatan kritis.
Edwin menjelaskan, dalam mekanisme kerjanya, setelah Ketua BPK menyampaikan ke Ketua BAP DPD, BAP DPD membuat langkah-langkah salah satunya membagi Indonesia dalam dua bagian, yakni Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat.
"Setelah dikaji, Riau masuk empat besar di Indonesia bagian barat. Riau tiga terbesar temuannya. Ada hal yang mesti kita sampaikan dari BAP dan nantinya tugas kami yang akan menyampaikan ke BPK," katanya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Kamis (27/1/20222)
Edwin juga mengatakan, Provinsi Riau urutan nomor tiga. Urutan nomor satu itu DKI Jakarta, nomor dua Provinsi Sumatera Selatan.
"Nomor dua Sumatera Selatan. Nomor empat Jawa Barat. Ini menjadi catatan. Mudah-mudahan bisa semakin membaik," ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengharapkan dukungan dari DPD RI dan semua pihak yang ada dalam menjalankan pemerintahan yang transparan. Untuk itu, melalui pertemuan ini, ia berharap dapat membantu pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan akuntabilitas publik di daerah.
"Tentu kita berharap dukungan dari semua menyelesaikan temuan-temuan itu. Terima kasih atas kunjungan BAP DPD RI. Kalau ada permasalahan tak bisa diselesaikan di daerah mohon dibantu," ujarnya.
Diketahui, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengikuti rapat dengar pendapat Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021 BPK RI.
Turut hadir dalam rapat itu, Kepala Inspektorat Riau, Sigit Juli Hendriawan, serta kepala OPD terkait lainnya, hadir pula Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kota Pekanbaru, dan Pemerintah Kabupaten Inhil. (Kha)
