RDP dengan Dinas ESDM Riau, Komisi IV DPRD Provinsi Riau Sampaikan Aspirasi Desa yang Belum Masuk Listrik

WARTASULUH.COM, PEKANBARU – Komisi IV DPRD Provinsi Riau, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait masih banyaknya desa-desa di Riau yang belum dialiri listrik kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, yang dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Almainis, Jumat (4/3/2022).

Rapat terkait evaluasi kegiatan anggaran tahun 2021 dan kegiatan yang tertinggal di tahun 2022, serta kegiatan yang akan dilakukan untuk tahun 2023, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau itu juga diikuti anggota Komisi IV lainnya, yaitu Nurzafri, Syafrudin Iput, Tumpal Hutabarat, Adam Syafaat, Yuyun Hidayat, Piter H. Marpaung, Farida H Saad, dan Sahidin.

“Di Dusun Kulim Desa Sungai Meranti, banyak sekali masyarakat yang mengharapkan listrik. Jadi kalau bisa kami minta anggaran ini dimasukkan ke 2022 sehingga bisa terealisasikan,” ungkap Farida H Saad, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau.

Syafrudin Iput juga menambahkan di Kabupaten Rokan Hilir sekitar 17.000 desa tidak mendapat listrik. Dia berharap ada pengadaan tiang listrik di Kabupaten Rohil dan pengadaan cabang kantor listrik di daerah tersebut.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Almainis, mengatakan, intinya aspirasi yang diberikan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Riau itu untuk masyarakat. 

"Jadi harapannya agar dilaksanakan secepat mungkin sehingga tampak kinerjanya, dan nanti dalam waktu kedepan ESDM dan PLN akan dipanggil kembali terkait kerjasama," tambahnya. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Evarefita, yang didampingi Kabid Ketenagalistrikan Yuda Patricia, Kabid EEBT Baharu Fahmi, Kabid Mineral dan Batubara Ismon Diondo Simatupang dan jajarannya, mengatakan, di tahun 2022 pihaknya merencanakan pembangunan terkait ketenagalistrikan yang memiliki alokasi anggaran yang sangat terbatas, hanya mampu melistriki sekitar 2.000-3.000 rumah tangga dalam setahun.

"Perencanaan kegiatan fisik yang akan dilakukan ESDM di tahun 2022 yaitu 31 KMS pengadaan dan pemasangan tiang listrik dan jaringan, 2 unit pembangunan PLTS terpusat di Kabupaten Inhu dan Kabupaten Inhil, pembangunan jaringan listrik dan instalasi rumah tangga tepat sasaran, dan juga pemasangan Solar Home System (SHS) di Kabupaten Inhil dan Kabupaten Inhu," ungkap Eva.

Lebih lanjut, Eva menjelaskan terkait Kepmendagri 050/2021 menyatakan konservasi energi bukan kewenangan provinsi. Sehingga kegiatan yang berkaitan dengan konservasi energi saat ini tidak dapat dianggarkan. Saat ini, Permendagri sedang merancang Perpres pelimpahan pelaksanaan konservasi energi kewenangan provinsi.

Terkait kinerja di 2021, Eva mengatakan, capaian kinerja 2021 dengan rasio sekitar 92 persen, masih jauh dari RE nasional.

“Nasional memaksakan kita 99 persen menjadi target, yang teraliri listrik PLN melihat perkabupaten ini masuk kepada rasio listrik, dan itu masih rendah. Ketika menjadi infrastruktur, kita tidak bisa melaksanakannya dan jika tidak bergabung dengan PLN pasti sangat sedikit sekali. Capaian kinerja kami bauran energi PLN struktur itu dibantu APBN di tahun 2021 kami meminta di DPRD, Gubernur dan RS Petala Bumi," jelas Eva. (adv)