Bupati Pelalawan Berharap Akuntabilitas Keuangan Daerah Dapat Dipertanggungjawabkan Pemda
Bupati Pelalawan, H Zukri menghadiri Penyerahan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020
Lestari 
WARTASULUH.COM, PELALAWAN - Bupati Pelalawan, H Zukri menghadiri Penyerahan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020, Jumat (30/04/2021) di Aula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan ProVinsi Riau di Pekanbaru. Kegiatan turut diikuti Kabupaten Siak dan Indragiri Hilir.
Turut mendampingi Bupati Pelalawan, Ketua DPRD Pelalawan Baharudin SH MH, Kepala BPK Perwakilan Riau Widhi Widayat, Sekda Pelalawan H Tengku Mukhlis pejabat struktural dan fungsional BPK RI Perwakilan Riau dan Pemeriksa Auditor.
Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Widhi Widayat memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada 3 Bupati serta Ketua DPRD bersama jajaran Pemerintah Daerah yang dengan baik bersinergi bersama sama mewujudkan pengeloloaan keuangan yang transparan dan akuntable.
Widhi melanjutkan bahwa tujuan laporan hasil pemeriksaan ini adalah pemberian opini tentang pengelolaan keuangan dengan kriteria yang sudah diatur oleh Peraturan Perundang undangan Kementerian Keuangan RI. Dan apabila adanya penyimpangan dan ditemukan penyalahgunaan penggunaan anggaran ini juga harus dimasukkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
"Opini bukan berarti tidak adanya penyimpangan anggaran atau kesalahan dan opini, ini adalah dorongan untuk menuju akuntabilitasnya laporan keuangan yang di capai oleh Pemerintah Daerah," katanya.
Lanjutnya, para pejabat daerah wajib memberikan penjelasan hasil rekomendasi pemeriksaan BPK RI selama 60 hari ke depan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI yang telah diserahkan kepada Bupati dan Ketua DPRD pada hari ini.
Sementara itu di tempat terpisah saat diwawancarai Bupati Zukri berharap ke depan Pemerintah Daerah tidak hanya mengejar opini wajar tanpa pengecualian. "Akan tetapi lebih mengkedepankan kewajaran dan pertanggungjawaban keuangan yang semestinya agar tercapai akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah, penataan aset daerah yang baik dan tentunya menuju good govenmance," tegas mantan Wakil Ketua DPRD Riau ini. (fer)
