Komisi V DPRD Riau Sidak ke SMAN Plus, Minta Tingkatkan Mutu Pendidikan

WARTASULUH.COM, PEKANBARU -  Komisi V DPRD Provinsi Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMAN Plus Provinsi Riau, Kamis (11/5/2023). Sidak ini dipimpin Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Muhammad Arpah.

Turut mendampingi, Kabid Pembinaan PKPLK Disdik Provinsi Riau Pahmijan, dan diterima oleh Kepala SMAN, Plus Andri Karmidi beserta wakilnya Edi Sutono.

Kunjungan ini merupakan tindaklanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan di Ruang Rapat Komisi V DPRD Riau pada Senin (10/4/2023), perihal akreditasi sekolah, penerimaan siswa baru, dan fasilitas asrama di SMAN Plus Provinsi Riau.

Pada kesempatan ini, Kabid Pembinaan PKPLK Disdik Provinsi Riau Pahmijan menyampaikan perkembangan dari akreditasi sekolah yang sempat bermasalah. "Seminggu yang lalu alhamdulillah akreditasi sudah dapat A," sampainya.

Adapun dengan kunjungan ini, Kepala SMAN Plus Provinsi Riau Andri Karmidi menyampaikan apresiasinya terhadap Komisi V DPRD Provinsi Riau.

"Sebelumnya belum pernah ada (anggota dewan) yang berkunjung kesini. Dengan adanya kunjungan ini kami sangat berbangga, kami sangat senang sekali," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Wakil Kepala SMAN Plus Provinsi Riau Edi Sutono juga menyampaikan rencana penambahan unit asrama putri dan rehab dari asrama yang kondisinya sudah sangat memperihatinkan.

"Terkait rehab menyangkut waktu dan tempat. Ketika rehab dilaksanakan, harus ada relokasi. Tempat rekolasi sudah ada, tapi tidak bisa mengakomodir murid sebanyak itu. Kami khawatir ini akan timbul kepanikan orangtua murid," ujarnya.

Menanggapi kendala-kendala yang disampaikan oleh pihak sekolah, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Muhammad Arpah meminta pihak sekolah untuk tetap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Komisi V dan Disdik.

Sebelumnya, SMA Plus Provinsi Riau dinyatakan tidak lulus akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN). Kabar itu didapat setelah keluarnya surat keputusan dengan No.1857/BAN-SM/SK/2022 tertanggal 30 November 2022.

Di dalam lampiran 2, dinyatakan bahwa salah satu sekolah yang tidak memenuhi syarat automasi perpanjangan status akreditasi adalah SMA Negeri Plus Provinsi Riau.

Menanggapi itu, Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati Rahmat menyebut, sudah mengunjungi langsung SMA Plus mencari tahu fakta sebenarnya. Kata dia, akreditasi ini proses yang normal dilalui oleh sekolah.

"Tadi saya sudah cek ke sana, sebenarnya SMA Plus ini sudah melengkapi semua bahan yang diminta untuk akreditasi. Ada 35 instrumen dalam 4 bidang. Prosesnya melalui online. Mereka meng-upload semua persyaratan yang diminta itu melalui sistem online," kata Ade Hartati, Jumat (13/1/2023).

Lanjutnya, sebelum menetapkan status, ada pra akreditasi, sekolah diminta untuk melengkapi seluruh bahan akreditasi, dan beberapa instrumen itu dilengkapi. Setelah ini dilengkapi mereka melaporkan ini ke Badan Akreditasi Nasional.

Idealnya, BAN turun untuk visit secara langsung ke sekolah, mencocokkan antara bahan yang sudah diupload dalam sistem online dengan faktualnya. Tapi, kata dia, ternyata BAN itu sudah hampir dua tahun tidak melakukan visit ke SMA Plus.

"Sehingga akreditasinya itu hanya bergantung pada apa yang disajikan oleh sistem. SMA Plus telah meng-upload 35 instrumen, tapi yang terbaca hanya 18, yang 17 lagi tidak terbaca. Dan tidak ada surat dari Badan Akreditasi Nasional untuk memverifikasi ke sekolah apakah betul sekolah hanya meng-upload 18 item. Tau-tau disurati bahwa SMA Plus tidak lulus akreditasi. Ini kan merugikan sekolah," papar Ade.

Ia menyebut, peserta didik SMA Plus setiap tahun mendapatkan 40 persen porsi untuk bisa diterima langsung melalui jalur prestasi di perguruan tinggi favorit di Indonesia. Dengan tidak lulusnya akreditasi, maka anak-anak ini hanya bisa ditampung sebesar 5 persen.

"Kan siswa dirugikan. Saya protes keras kepada badan akreditasi nasional. Mengapa mereka tidak melakukan visit ke sekolah, dan mengapa mereka tidak melakukan verifikasi, dengan cara menyurati sekolah. Nggak ada klarifikasi ke sekolah," jelas Ade.

Ia minta gubernur selaku Kepala Daerah menyurati BAN, bahwa ini kejadian yang luar biasa, dikarenakan bukan faktor manusia. Tapi oleh faktor sistem BAN itu sendiri.

"Dan kealpaan mereka tidak turun, tidak visit langsung. Sehingga menyebabkan, SMA Plus tidak lulus akreditasi. Ini kan citra buruk pendidikan di Riau. Dan ini nggak main-main. Kita sama tahu SMA Plus ini merupakan SMA yang standarisasinya itu sangat bagus. Karena sistem begini mereka gagal untuk membawa Riau ke kancah yang bagus," kata dia. (advertorial)