Komisi III DPRD Riau Heran Pajak BBM Riau Kecil, Wacanakan Audit Pemungut Pajak Bapenda
Lestari 
WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau mengaku heran pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diterima Riau sangat kecil hanya Rp58 miliar. Komisi ini pun merasakan akan mengaudit pemungut pajak di Bapenda Riau.
Keheranan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau, Edisi Basri SH MH saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Selasa (16/9/2025). "Kalau kita bandingkan dengan Kaltim, penerimaan pajak BBMnya saja jenis solar sebesar Rp5,2 triliun. Saya rasa ndak jauh beda industrinya dengan kita. Kita hanya menerima pajak BBM Rp58 miliar saja. Itu kan sangat kecil sekali," ucap Edi Basri.
Politisi Gerindra itu mensinyalir rendahnya pajak BBM itu dikarenakan banyak industri yang menggunakan BBM di Riau tak bayar pajak. Atau banyak pengguna BBM ilegal sehingga tidak masuk ke APBD Riau.
Menyikapi hal itu Edi Basri berjanji akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencari data-data tersebut, berapa pajak solar yang diterima oleh Bapenda Riau. Hal itu dilakukan agar komisi III DPRD Riau mengetahui sesungguhnya jumlah pabrik yang ada di Riau.
"Kaltim itu Rp5,2 triliun, kita 50 persen aja jadilah. Kalau Rp2,5 triliun saja kawan kawan wartawan menikmati itu," canda politisi fraksi Gerindra DPRD Riau itu.
Edi Basri pun turut menyoroti personalia yang ada di pajak sendiri. Menurutnya petugas petugas pajak yang ada di Bapenda Riau ini kinerja harus dievaluasi dan diaudit. Ini dimaksudkan agar diberikan target yang diinginkan, bukan target yang diinginkan petugas pajak.
Terkait hal itu Komisi III DPRD Riau akan membuat target tahun 2026 untuk mendorong petugas pajak Bapenda Riau betul-betul berkinerja dengan baik.
Menyinggung mengenai tilang elektronik yang mengakibatkan masyarakat kesulitan membayar pajak, Edi Basri justru mendorong pihak Kepolisian agar menertibkan pemilik kendaraan. Karena hal itu merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Edi Basri juga mengungkapkan bahwa, total pendapatan daerah Riau sejauh ini baru 55,8 persen atau Rp2,3 triliun dari Rp3 triliun lebih dari yang ditargetkan.
Menyinggung mengenai tak dipotongnya lagi dana TKD transfer daerah oleh Menteri Keuangan, Edi Basri menyambut positif. "Mudah mudahan terealisasi dalam bentuk regulasinya. Berarti yang sudah dipotong tidak kembali lagi," pungkasnya.
Adapun komisi III yang hadir saat RDP diantaranya, selain ketua Komisi III Edi Basri SH MSI, juga hadir anggota komisi III DPRD Riau, Imustiar (Golkar), Sofyan (PDIP) Efrinaldi (Nasdem), Abdullah (PKS), dan Diski (PAN Plus).
Sementara dari Bapenda Riau dihadiri oleh Kepala Bapenda Riau, Evarifita SE MSi didampingi Kepala Bidang Pajak Daerah, Muhamad Sayoga SE MSi dan sejumlah Kepala UPT Bapenda Riau. (Rik)
