Kaderismanto Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Anggaran, DPRD Riau Hadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Hal itu disampaikannya dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Rabu (18/2/2026) di Menara Dang Merdu BRK Syariah.

DPRD Provinsi Riau, katanya, meminta agar pemerintah daerah menata APBD secara disiplin, memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, serta menghindari belanja yang tidak produktif. 

Menurutnya, ruang fiskal yang terbatas harus dijawab dengan kebijakan yang tepat sasaran dan efisien.

Selain itu, DPRD juga mendorong agar program pembangunan tahun 2027 difokuskan pada penguatan sektor ekonomi daerah, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan UMKM. 

Legislator menilai, perencanaan yang matang sejak awal akan menentukan kualitas pelaksanaan program di tahun anggaran berjalan, sekaligus meminimalkan potensi defisit maupun penyesuaian anggaran di tengah tahun.

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif antara eksekutif dan legislatif, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang dirancang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Riau, sehingga mampu berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika ekonomi.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Ahmad Tarmizi, Ketua Komisi I Nur Azmi Hasyim, Anggota Komisi I Sumardany Zirnata dan Ayat Cahyadi, Ketua Komisi II Adam Syafaat, Sekretaris Komisi II Androy Aderianda, Anggota Komisi II Ginda Burnama, Ketua Komisi III Edi Basri, Anggota Komisi III Abdullah, Anggota Komisi IV Munawar Syahputra, serta Ketua Komisi V Indra Gunawan Eet. Forum ini juga dihadiri jajaran Forkopimda Riau, para bupati dan wali kota se-Riau, serta instansi terkait lainnya. 

Forum tersebut merupakan agenda tahunan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan sebelum dokumen RKPD ditetapkan. 

Dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD itu, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menegaskan pentingnya perencanaan partisipatif berbasis data untuk memperkuat daya saing dan mendorong ekonomi inklusif.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan dan menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah.

Syahrial Abdi juga menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif dan berbasis data yang akurat.

Forum Konsultasi Publik ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat. RKPD Riau tahun 2027 mengusung tema "Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing dan Ekonomi Inklusif".

Dalam paparan,  Syahrial menjelaskan bahwa perekonomian Riau tahun 2025 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp1.201,38 triliun. Sementara itu, atas dasar harga konstan 2010, nilainya mencapai Rp598,61 triliun.

“Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,41 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 11,86 persen, ini menunjukkan daya saing daerah kita semakin menguat,” jelasnya.

Secara spasial, pada tahun 2025 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,08 persen terhadap perekonomian nasional. Riau juga tercatat sebagai provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia serta terbesar kedua di luar Pulau Jawa.

Untuk memperkuat hal tersebut, Sekda katakan RKPD untuk Provinsi Riau tahun 2027 akan berfokus kepada beberapa hal. Terutama sumber daya manusia dan infrastruktur yang menjadi pilar penting pembangunan.

“Kita akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Selain itu, pembangunan infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi inklusif, serta menjaga lingkungan hidup berkelanjutan,” ucapnya. (galeri)