Hotspot di Bengkalis Masih yang Terbanyak, Pemprov Riau Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla hingga 30 November 2026
Hotspot di Bengkalis masih yang terbanyak yaitu 25 titik panas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetapkan Status Siaga Darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga 30 November 2026.
Lestari 
WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Hotspot di Bengkalis masih yang terbanyak yaitu 25 titik panas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetapkan Status Siaga Darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga 30 November 2026.
Jumlah Hotspot Riau 29 titik panas masih terbanyak di Sumatra, Update 13 Februari 2026 hingga pukul 23.00 WIB.
Forecaster On Duty BMKG Stasiun Pekanbaru Anggun Rahmania, mengatakan, dari 29 titik panas di Riau, terbanyak di Kabupaten Bengkalis sebanyak 25 titik panas.
"Kemudian di Kabupaten Siak 2 titik panas, Kepulauan Meranti 1 titik panas dan Kota Dumai 1 titik," ungkap Anggun Rahmania, Sabtu (14/2/2026).
Sisa hotspot di Sumatra disumbang Provinsi Sumatera Utara 14 titik panas, Aceh 9 titik panas, Bangka Belitung 2 titik panas, Jambi 2 titik panas, Sumatera Barat 1 titik panas dan Lampung 1 titik panas.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau M Edy Afrizal mengatakan, bahwa SK penetapan status siaga darurat Karhutla untuk provinsi Riau sudah diteken oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto.
“SK penetapan status siaga darurat Karhutla provinsi Riau sudah diteken oleh Pak Plt Gubernur. Siaga darurat Karhutla di Riau dimulai 13 Februari hingga 30 November 2026,” katanya, Jumat.
Penetapan status siaga darurat tersebut juga berdasarkan hasil rapat pihaknya bersama instansi terkait. Mulai dari Forkopimda Riau dan juga pihak-pihak terkait lainnya.
“Kami sebelumnya juga sudah melakukan rapat bersama Forkopimda Riau dan juga instansi terkait lainnya. Hasilnya, mengingat kondisi saat ini yang curah hujannya sudah menurun dan sudah ditemukan beberapa daerah yang terjadi Karhutla. Maka diusulkan untuk penetapan status tersebut,” ujarnya.
Setelah penetapan status tersebut, pihaknya juga akan langsung meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk penanganan Karhutla berupa helikopter water bombing, helikopter patroli dan juga operasi modifikasi cuaca.
“Kami akan segera kirimkan surat ke pemerintah pusat melalui BNPB untuk meminta dukungan helikopter baik water bombing dan patroli. Termasuk juga kegiatan operasi modifikasi cuaca,” sebutnya. (shd)
