Bentuk Pansus Plasma, Komisi II DPRD Riau Tunggu Instruksi Pimpinan

"Kita sudah berikan rekomendasi pada pimpinan, tapi belum ada instruksi untuk pembentukan Pansus. Kita tidak tahu di tingkat pimpinan seperti apa, di tingkat pimpinan Bapemperda seperti apa, tapi belum ada," ucap Adam Syafaat saat dikonfirmasi, Senin (17/11/2025).

Adam Syafaat mengatakan, untuk pembentukan Pansus Ranperda itu inisiatif DPRD atau pemerintah. Kalau pemerintah berarti menyampaikan kepada DPRD, kemudian pandangan Fraksi. Selanjutnya jawaban pemerintah. Selanjutnya, pembentukan Pansus dan baru dibahas oleh Pansus.

Lebih lanjut politisi PKS itu mengatakan, sesuai tata tertib (tatib) dewan, untuk pembentukan Pansus harus ada beberapa Fraksi mengusulkan atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sudah bisa untuk dijadikan Ranperda inisiatif, kemudian dibahas di tingkat DPRD," ujarnya.

Saat kembali ditanya apakah Komisi II DPRD Riau sendiri sudah mengusulkan, Adam Syafaat mengatakan sudah merekomendasikan kepada pimpinan untuk segera dibentuk Pansus tentang HGU.

Seperti diketahui, Wakil ketua DPRD Riau, Budiman Lubis SH mengatakan, hampir semua perusahaan di Riau akan berakhir Hak Guna Usaha (HGU)-nya tahun 2025 ini. Untuk itu ia mendorong perkebunan masyarakat didapatkan sesuai UU nomor 39 yang mengamanatkan 20 persen kebun inti plasma untuk masyarakat.

Politisi Gerindra itu mengaku pihaknya sempat berdiskusi dengan Gubernur terkait pertemuan dengan Menteri ATR, Yusron Wahid tentang kewajiban dan penjabaran perusahaan sesuai UU tahun 2001. Karena di penjabaran UU tahun 2001 itu dijelaskan bahwa 20 persen itu diambil di luar HGU.

"Jawaban Pak Gubernur dan Pak Prabowo sudah memerintahkan dengan tegas kepada Menteri ATR BPN supaya 20 persen itu diambil dari dalam HGU," kata Budiman menirukan Gubernur Riau, Abdul Wahid. (advertorial)