Susun Naskah Akademik RUU Pencegahan Penyebaran LGBTQ, Kemenag Gandeng Tokoh Agama dan Praktisi Hukum
Susun naskah akademik rancangan undang-undang pencegahan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ), Kementerian Agama (Kemenag) gandeng Tokoh Agama dan praktisi hukum serta Komisi VIII DPR, dikawal Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i.
WARTASULUH.COM, JAKARTA - Susun naskah akademik rancangan undang-undang pencegahan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ), Kementerian Agama (Kemenag) gandeng Tokoh Agama dan praktisi hukum serta Komisi VIII DPR, dikawal Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i.
Ketua Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran LGBTQ, Iswandi Syahputra menuturkan bahwa giat merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025 - 2029.
"Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyebaran budaya LGBTQ merupakan salah satu ancaman pertahanan negara non-militer," tutur Iswandi yang juga Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan, dikutip Wartasuluh.com dari laman Kemenag.go.id, Selasa (17/11/2026).
Iswandi menuturkan bahwa Kementerian Agama segera merespons Peraturan Presiden tersebut membuat KMA Nomor 1115 tentang Tim Kerja Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ pada Kementerian Agama.
Ia memaparkan, pada awalnya tim kerja merumuskan dua pendekatan utama, yakni langkah preventif di bagian hulu, melaiui insersi kurikulum pencegahan LGBTQ pada pelajaran-pelajaran keagamaan. "Dan di bagian hilir, kita menyusun semacam pedoman bagi penyuluh-penyuluh keagamaan kita di daerah yang berisi atau bermuatan tentang pencegahan penyebaran budaya LGBTQ," ungkap Iswandi.
Menindaklanjuti usulan Ketua Komisi VIII DPR RI pada pertemuan sebelumnya, ruang lingkup tim kerja diperluas untuk menyusun naskah akademik rancangan undang-undang (RUU) pencegahan penyebaran LGBTQ. Ia menilai langkah ini mendesak karena kampanye kelompok pendukung LGBTQ dinilai telah masuk ke ruang moral publik secara terbuka, salah satunya melalui aksi deklarasi dan tindakan yang dianggap tidak senonoh di ruang publik.
"Ini bukan lagi urusan privat, ini bukan lagi urusan orientasi seksual yang sifatnya privat, tapi sudah masuk ke ruang moral publik. Oleh karena itu kita tidak bisa diam, kita harus mengambil inisiatif," tegas Iswandi dalam giat yang diikuti oleh para pejabat eselon I dan II Kemenag Pusat.
Iswandi melaporkan forum ini dibagi menjadi dua sesi utama, yakni sesi pertama untuk memetakan perspektif ormas keagamaan dan agama melihat penyebaran budaya LGBTQ. Sesi ini mengangkat tema 'Peran Agama dan Ormas Keagamaan dalam Pencegahan Budaya LGBTQ' dikemas dalam diskusi panel antara Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Cholil Nafis, Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ihsan Tanjung, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas dan Rohaniawan Senior Sangha Theravada Indonesia (STI) Bhikkhu Partono Nyanasuryanadi.
Sedangkan sesi kedua, akan memotret peta jalan, termasuk melakukan inisiasi dan melakukan drafting penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ yang dibahas oleh Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag RI, Dosen Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UNAIR dan Peneliti dan Praktisi Hukum.
Bukan Pelanggaran HAM
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa penyusunan naskah akademik dan rancangan regulasi ini sejatinya untuk melindungi bangsa serta menjaga keyakinan umat beragama.
Wamenag juga berpendapat bahwa pencegahan penyebaran LGBTQ tidak bisa dimaknai sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Romo menuturkan bahwa HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang selaras dengan kodrat penciptaan manusia dan lembaga perkawinan, sehingga upaya penyebaran perilaku menyimpang justru dinilai bertentangan dengan substansi HAM dan hukum positif di Indonesia.
"Karena itu dari awal saya memberikan underline bahwa pembahasan ini justru ingin memuliakan manusia seperti manusia yang seutuhnya tidak ada sedikitpun anasir pelanggaran terhadap hak asasi manusia menyebarkan budaya LGBT," ungkap Romo.
Selain isu LGBTQ, Wamenag turut menyoroti tiga ancaman global lainnya yang dinilai memiliki pendanaan besar dan berpotensi melemahkan ketahanan bangsa, yakni terorisme, peredaran narkotika, serta penguasaan ruang digital.
Terkait mekanisme legislasi, Wamenag menjelaskan bahwa naskah akademik yang disusun tim kerja akan menjadi masukan (feeding) bagi anggota Komisi VIII DPR yang memiliki hak inisiatif untuk mengajukan RUU sesuai Undang-Undang MD3. Pemerintah dan DPR nantinya dapat berkolaborasi dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) agar regulasi pelarangan penyebaran LGBTQ dapat segera terwujud sebagai bentuk implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2025.
Dukungan Komisi VIII DPR RI
Anggota Komisi VIII DPR, Lale Syifaun Nufus yang hadir mewakili Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid menyambut baik kegiatan penyusunan naskah akademik mengenai pencegahan penyebaran LGBT. Ia menyampaikan harapan pimpinan Komisi VIII DPRI, agar giat ini nantinya dapat membantu memperkuat regulasi dalam rangka membentengi generasi muda dari perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.
Sebab menurutnya, dinamika global yang terjadi saat ini telah menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks, tidak lagi terbatas pada ancaman konvensional atau militer saja. "Dalam kerangka kebijakan pertahanan negara, kita mengenal adanya bentuk ancaman nonmiliter yaitu ancaman yang menyasar dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta keselamatan umum," ungkap Lale Syifaun Nufus.
Ia menuturkan salah satu isu strategis yang kini menjadi perhatian serius dalam konteks pertahanan negara adalah derasnya invasi nilai-nilai budaya asing yang tidak sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, seperti penyebaran LGBTQ. Sebab, penyebaran LGBTQ berpotensi mengikis nilai-nilai luhur Pancasila, norma kesusilaan, dan merusak kelembagaan keluarga yang menjadi fondasi utama masyarakat.
Lale Syifaun Nufus menegaskan bahwa pembiaran terhadap kampanye masif LGBTQ berpotensi mengikis nilai-nilai luhur Pancasila, norma kesusilaan, serta merusak kelembagaan keluarga. "Pembiaran terhadap penyebaran LGBTQ atau normalisasi terhadap kampanye masif LGBTQ akan berdampak pada pergeseran nilai-nilai moral di masyarakat dan struktur ketahanan keluarga. Sebagai bangsa yang berdaulat secara ideologi dan berlandaskan nilai-nilai yang religius, kita tentu tidak bisa menutup mata terhadap berbagai pergeseran moral yang terjadi di tengah arus globalisasi dan digitalisasi," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan tiga langkah mitigasi utama yang perlu diterapkan agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, yaitu:
1. Penguatan ketahanan ideologi dan keluarga dengan meningkatkan peran aktif keluarga, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat dalam membentengi generasi muda dari paparan nilai-nilai yang bertentangan dengan norma Pancasila dan undang-undang yang berlaku.
2. Pendekatan yang humanis namun tegas dengan memastikan bahwa upaya pencegahan dilakukan secara terstruktur melalui jalur edukasi, penguatan literasi sosial, serta kolaborasi lintas sektor tanpa mengabaikan koridor hukum positif dan penghormatan terhadap harkat martabat manusia secara proporsional.
3. Membangun kesadaran kolektif dengan menumbuhkan pemahaman bahwa ketahanan nasional tidak hanya dibangun di medan pertahanan fisik, melainkan dimulai dari ketahanan moral dan mental masyarakatnya. (kha)



Lestari



