Inflasi Riau September 2025 Tercatat 5,08 Persen Year-on-year, Sekdaprov Syahrial Abdi: Harga Cabai Merah Melonjak

WARTASULUH.COM, PEKANBARU - Inflasi Riau pada September 2025 tercatat sebesar 5,08 persen secara tahunan (year-on-year), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 111,17. Sekda Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi mengatakan, cabai merah mengalami lonjakan harga cukup tajam di sejumlah daerah.

“Inflasi memang terindikasi kita termasuk yang sangat tinggi, terutama di cabai merah. Nah, secara nasional tadi ini cabai merah memang naik harganya,” kata Syahrial Abdi, Selasa (7/10/2025).

Berdasarkan pantauan nasional, katanya, hampir 60 persen daerah di Indonesia mengalami kenaikan inflasi karena faktor cabai merah. 

Harga cabai merah ini bahkan menjadi penyumbang utama inflasi di tingkat nasional pada periode tersebut.

“Oleh karena itu, dari tiga hari yang lalu kami sebenarnya sudah rapat dengan OPD pengampu dan juga BUMD kita, Riau Pangan Bertuah. Mulai hari Selasa kita intervensi di lima daerah. Tujuannya, supaya harga bisa di bawah pasar atau minimal sama dengan harga pasar,” terangnya.

Ditegaskan, Pemprov Riau akan melakukan langkah intervensi pasar melalui operasi pasar yang melibatkan Disperindag, Dinas Tanaman Pangan, serta dukungan dari Bank Indonesia. 

Operasi pasar tersebut diharapkan mampu menekan harga kebutuhan pokok dan menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

“Upaya dari kami ya operasi pasar, jadi itu Disperindag bersama Dinas Tanaman Pangan yang akan turun. Kemarin, BI juga ikut komit sama-sama untuk lakukan intervensi pasar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa berdasarkan skema dari Kementerian Pertanian, harga cabai merah diprediksi akan kembali normal menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Pemerintah Provinsi Riau terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan pasokan tetap terjaga dan distribusi tidak terhambat.

“Tapi skema yang sudah dibuat oleh Kementerian Pertanian untuk kebutuhan Nataru, kita prediksi cabai akan turun kembali normal," pungkasnya. 

Sementara itu, dalam rapat koordinasi (Rakor) langkah konkret pengendalian inflasi nasional secara virtual yang diikuti Sekdaprov Riau di Riau Command Centre, Pekanbaru, Senin (6/10/2025), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk lebih aktif memantau kondisi pasar dan memastikan kestabilan harga kebutuhan pokok. 

Tomsi Tohir mengatakan pentingnya peran kepala daerah dalam mengantisipasi gejolak harga di lapangan.

“Kami mohon menjadi perhatian para pemerintah daerah, khususnya 10 provinsi tertinggi. Kalau teman-teman kepala daerah turun ke pasar, tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat kenaikan harganya,” ujar Tomsi.

Dijelaskan, persoalan inflasi menyangkut daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. 

Ia menilai, upaya pengendalian harga harus dilakukan secara konkret, dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal.

Menurutnya adanya ketimpangan antarwilayah dalam kemampuan mengendalikan inflasi. Ia mencontohkan Provinsi Papua Pegunungan yang meskipun memiliki akses tantangan logistik, berhasil menjaga inflasi di angka 3,55 persen year-on-year.

"Oleh sebab itu teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah, harus bekerja keras. Kenapa daerah yang lain-lain bisa, seperti contoh kita sama-sama tahu bagaimana sulitnya kondisi medan di Papua Pegunungan. Namun, mereka bisa 3,55 persen (years on years). Sementara provinsi lain yang aksesnya mudah justru angkanya tinggi," jelasnya. (kha)